Bengkulu, Kumparan7.Com– Sunandar Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, memberikan Klarifikasi terkait berita yang beredar, mengenai Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.
Drs.H Sumardi MM merupakan kader partai golkar yang saat ini menjabat Ketua DPRD Provinsi Bengkulu dan menduduki anggota DPRD Provinsi untuk kedua priodenya, ia juga adalah mantan sekda Provinsi Bengkulu yang dikenal banyak masyarakat dengan panggilan dang Sumardi Kombes.
Beredar berita mengenai, masa demo didepan kantor Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kasus OTT mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah pada Rabu 21 Mei 2025, yang meminta beberapa kader partai golkar yang menduduki sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD di Provinsi Bengkulu untuk ikut diadili.
Dengan beredarnya berita dan tuntutan tersebut, Sunandar Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu memberikan klarifikasi resmi terkait hal tersebut langsung dari kantor DPD 1 Golkar Provinsi Bengkulu, 22/05/2025.
“Assaalamualikum Wr.Wb, saya sunandari selaku wakil ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, memberikan klarifikasi resmi terkait berita beredar yang mencatut nama salah satu kader terbaik Golkar Bengkulu, Sumardi Kombes yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bengkulu”.
Harus digaris bawahi bila, nama-nama yang disebut oleh para aksi demo yaitu kader-kader golkar yang menduduki posisi sebagai unsur pimpinan DPRD, mengenai memberikan sumbangan hal tersebut merupakan loyalitas kader partai terhadap ketua partai, dan tentu hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja seorang kader partai mendukung pimpinan partai berjuang maju sebagai calon Kepala Daerah.
Pada saat itu Pak Rohidin sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu bukan sebagai Gubernur Bengkulu atau penyelenggara negara dan itu diterapkan diseluruh Indonesia, dan harus digaris bawahi kembali bila pada saat itu beliau sudah non aktif dan yang menjadi Gubernur adalah Rosjonsyah.
Sebagai kader memberikan sumbangan kepada ketua partai saat prosesi perjuangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan bentuk bukti dedekasi dan loyalitas. (Tw)
